Pajak

Irlandia Menghapus Pajak Perjudian Online dari Anggaran UE

Irlandia Menghapus Pajak Perjudian Online dari Anggaran UE

Dalam langkah strategis baru-baru ini, Irlandia memilih untuk mengeluarkan pajak perjudian online dari rancangan anggaran Uni Eropa untuk periode 2028 hingga 2034. Langkah ini diambil seiring Irlandia memegang peran sebagai negosiator utama dalam penyusunan anggaran pada bulan Juli lalu, yang bertujuan untuk memfasilitasi diskusi mengenai alokasi keuangan jangka panjang bagi blok tersebut.

Rincian Proposal Anggaran

Proposal anggaran ini menetapkan batas pengeluaran sebesar €1,62 triliun berdasarkan nilai konstan tahun 2025, yang setara dengan sekitar €1,85 triliun dalam nilai saat ini. Angka-angka tersebut masih terbuka untuk perubahan, tergantung pada negosiasi antara negara-negara anggota UE. Pajak atas pendapatan perjudian online yang sebelumnya diusulkan oleh kelompok Sosialis dan Demokrat tidak termasuk dalam proposal ini.

Inisiatif Pajak Perjudian Online

Pajak perjudian online diusulkan oleh Victor Negrescu, Anggota Parlemen Eropa asal Rumania, bersama kelompok Sosialis dan Demokrat. Dalam pertemuan puncak Grup Visegrád di Bratislava bulan lalu, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyatakan dukungannya kepada inisiatif tersebut. Proposal tersebut mengusulkan penerapan pajak 1% terhadap pendapatan perjudian berlisensi di seluruh UE. Pendukungnya berpendapat bahwa pajak ini dapat mengumpulkan dana antara €2 miliar hingga €4 miliar per tahun yang dapat didedikasikan untuk mendukung proyek pendidikan, kesehatan mental, program pemuda, upaya pencegahan kecanduan, dan perlindungan anak.

Kritik dan Dukungan

Asosiasi Permainan dan Taruhan Eropa langsung menolak proposal tersebut, diikuti oleh Malta yang menambah kritik dengan argumen bahwa pajak perjudian seharusnya ditetapkan oleh masing-masing negara anggota, bukan dikelola di tingkat UE. Pengecualian ini diterima dengan baik oleh badan-badan balap yang akhir-akhir ini melobi agar tidak mencakup taruhan pacuan kuda dalam pajak perjudian UE di masa depan.

Dampak Lebih Lanjut

Kedua organisasi menyoroti bahwa pengenaan pajak tambahan dapat berdampak buruk, memicu konsumen beralih ke operator ilegal, mengurangi dana untuk balap, dan menurunkan penerimaan pajak. Dr Paull Khan, kepala eksekutif EMHF, berargumen bahwa pacuan kuda memiliki karakteristik berbeda dari permainan kasino atau slot online. Sejalan dengan upaya serupa oleh industri balap Inggris, lobi intensif dilakukan, dan pada Maret 2026, pemerintah Inggris memutuskan untuk mempertahankan pajak 10% yang berlaku. Dengan absennya pajak perjudian dalam rancangan anggaran Irlandia, kedua organisasi menyambut baik keputusan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh iGaming Times.