Pengadilan Malaysia Tolak Utang Judi Sebagai Alasan Bangkrut
Keputusan Pengadilan di Ipoh yang Mencolok Di Malaysia, Pengadilan Tinggi di Ipoh memutuskan bahwa utang akibat perjudian tidak sah dijadikan dasar untuk klaim kebangkrutan. Keputusan ini selaras dengan penetapan oleh Mahkamah Persekutuan terkait kasus serupa tahun lalu.
Dasar Keputusan dari Kasus Lampau Hakim Moses Susayan, yang memimpin sidang di Pengadilan Tinggi, mengakhiri status kebangkrutan Lee Fook Khuen, seorang pria berusia 75 tahun, setelah tuntutan yang diajukan Resorts World Sentosa Pte Ltd. Lee terlibat dalam hutang senilai S$5,930 juta, tercatat di Pengadilan Tinggi Singapura pada 2018, akibat tidak membayar fasilitas kredit judi sebesar S$10 juta.
Pergumulan Lee untuk membatalkan keputusan pengadilan di Malaysia melibatkan Mahkamah Persekutuan, yang menegaskan bahwa utang dari perjudian tidak bisa ditegakkan di Malaysia, bahkan jika diakui di negeri asalnya. Moses menyatakan bahwa berdasarkan hukum Malaysia, utang dari aktivitas perjudian hanya dianggap sebagai utang kehormatan, bukan kewajiban hukum.
Pandangan Terhadap Kebijakan Publik dan Utang Judi
Meskipun sah di negara lain, penerapannya di Malaysia dianggap melanggar kebijakan publik seperti yang ditentukan pada Undang-Undang Hukum Sipil 1956. Sesuai dengan Pasal 26 dari Undang-Undang Kontrak 1956, segala bentuk perjanjian atau taruhan dinyatakan tidak sah. Pasal ini juga menghalangi tindakan hukum untuk menuntut barang atau uang hasil taruhan.
Prinsip Hukum di Malaysia
Hakim menegaskan bahwa pengadilan dapat menolak untuk menjalankan keputusan dari transaksi atau kontrak perjudian ilegal karena bertentangan dengan kebijakan publik. Moses menjelaskan bahwa meskipun utang tersebut tercatat dalam Undang-Undang Pelaksanaan Penilaian Timbal Balik, pengadilan kebangkrutan memiliki hak menilai ulang sifat utang itu.
Melarang penegakan utang judi menegakkan integritas hukum, dan undang-undang tidak mengizinkan realisasi tersembunyi dari kontrak yang dianggap tidak sah. Keputusan ini mempertahankan kebijakan ketat Malaysia terhadap utang perjudian, menyoroti bahwa utang ini tidak dapat dijadikan alasan kebangkrutan dan tidak memiliki kekuatan legal di negara tersebut.
